1. Pembatasan ruang kritik sipil
Evaluasi: Dalam setahun pertama pemerintahan ditemukan pola penindakan terhadap demonstran dan aktivis yang mengkhawatirkan aktor HAM: gelombang penahanan massal, laporan penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan kriminalisasi ekspresi publik. Laporan-laporan internasional dan organisasi HAM menyebutkan ribuan Penangkapan sejak gelombang demonstrasi besar di 2025 serta kasus-kasus kriminalisasi aktivis. Ini menandai penyempitan ruang sipil dibanding norma demokrasi pasca-Reformasi.
-Human Rights Watch. -Amnesty International
Contoh: Human Rights Watch melaporkan penahanan masif (ribuan) dan Amnesty mendokumentasikan kasus aktivis yang didakwa atas aksi damai (Okt 2025). Media internasional mewawancarai keluarga korban dan mencatat opini publik yang khawatir terhadap kebebasan berpendapat.
-Human Rights Watch -Amnesty International
Implikasi & rekomendasi: Membatasi protes umum dan menjerat pembela HAM merusak legitimasi pemerintah, menurunkan kepercayaan investor jangka panjang, dan meningkatkan tekanan diplomatik. Rekomendasi investigasi independen terhadap kekerasan, jaminan akses pengacara, pembatasan penggunaan pasal penghasutan untuk aksi damai.
-Human Rights Watch
2. Konflik agraria dan pertambangan
Evaluasi: Konflik agraria dan terkait tambang tetap intens dan meluas data dan laporan NGO/jurnal menunjukkan ribuan sengketa lahan dekade terakhir, banyak melibatkan konsesi besar yang mendorong perampasan lahan masyarakat adat/petani. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kadang memprioritaskan investasi ekstraktif, sementara protes lokal (termasuk pembatalan/perubahan izin) terus terjadi.
-Mongabay
Contoh: Laporan Mongabay merangkum ribuan konflik agraria (2015–2024) dan protes di berbagai daerah; kasus Raja Ampat (pencabutan izin tambang) menunjukkan ketegangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan investasi.
-Mongabay
Implikasi & rekomendasi: Konflik yang tidak diselesaikan memicu ketidakstabilan sosial dan kerusakan lingkungan. Rekomendasi — moratorium pemberian izin di kawasan sensitif, audit izin tambang, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan pemulihan hak masyarakat adat.
-Mongabay
3. Ibu Kota Nusantara (IKN)
Evaluasi: Pemerintah melanjutkan pembangunan IKN; klaim resmi menonjolkan target “ramah lingkungan” dan zonasi hijau. Namun investigasi jurnalis & studi akademik mencatat keterlambatan proyek, skala pendanaan yang besar, masalah akomodasi/infrastruktur, dan risiko sosial-lingkungan (penggusuran, kerusakan ekosistem). Proyeknya ambisius tetapi mengalami hambatan operasional dan pendanaan.
-Frontiers, -IKN, -Financial Times
Contoh: Laporan Financial Times / Guardian mengangkat pemangkasan rencana acara dan keterlambatan infrastruktur—mempertanyakan kesiapan dan kemampuan pendanaan jangka panjang. Studi akademik menyuarakan risiko sosial-lingkungan.
-Financial Times, -The Guardian
Implikasi & rekomendasi: Perlu transparansi anggaran IKN, kajian AMDAL/mitigasi risiko, dan rencana pembiayaan jangka panjang tanpa mengorbankan layanan publik nasional. Prioritaskan partisipasi masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. -IKN
4. Efisiensi anggaran yang salah sasaran & mengancam layanan publik
Evaluasi: Pemerintah meluncurkan program efisiensi anggaran besar (target triliunan rupiah). Namun beberapa pemangkasan dinilai bersifat menyeluruh tanpa diskriminasi, mengancam kinerja lembaga antikorupsi/institusi pelayanan (contoh: pemotongan anggaran perjalanan dinas, program-program pencegahan), yang dikhawatirkan mengurangi kualitas layanan publik. Kritik akademis/NGO menilai efisiensi belum cukup mempertimbangkan dampak layanan dasar.
-KOMPASIANA, -DJPb Kemenkeu
Contoh: Laporan internal dan analisis publik menyebut target efisiensi Rp306,69 triliun di 2025; sejumlah komentar mengingatkan potensi dampak pada KPK dan layanan kesehatan/pendidikan jika pemangkasan tidak selektif.
-KOMPASIANA
Implikasi & rekomendasi: Efisiensi harus dilaksanakan berdasar analisis dampak (heat-map layanan), prioritas pemeliharaan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, penegakan hukum), dan transparansi penggunaan hasil efisiensi (realokasi ke program pro-rakyat). -DJPb Kemenkeu
5. Kebijakan 10% etanol pada BBM (E10)
Evaluasi: Pemerintah mendorong mandatori E10 (bensin campur etanol 10%) sebagai langkah ketahanan energi dan pengurangan impor. Secara teknis kebijakan ini didukung untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan serapan produk pertanian (etanol dari tebu/palm/komoditas lain). Namun ada masalah ketersediaan pasokan etanol domestik dan risiko logistik/compatibility untuk kendaraan tua; stakeholder (Pertamina, asosiasi otomotif) memberi catatan kesiapan.
-Reuters , -CNBC Indonesia
Contoh: Reuters dan media lokal melaporkan rencana pemerintah menerapkan E10, sambil mencatat kapasitas produksi etanol domestik yang masih terbatas (data produksi vs kapasitas). Pertamina & asosiasi industri menyampaikan kesiapan dan catatan teknis. -Reuters
Implikasi & rekomendasi: Implementasi E10 berpotensi positif (ketahanan energi, pasar pertanian) namun memerlukan fase bertahap: jaminan pasokan etanol, standar mutu, komunikasi publik, dan subsidi/insentif bagi petani/industri etanol agar tidak menciptakan disrupsi harga pangan atau pasokan. -Reuters
6. Kinerja POLRI dan pengesahan RUU POLRI
Evaluasi: Kinerja kepolisian mendapat kritikan karena dugaan penggunaan kekerasan berlebihan, penahanan massal, serta inisiatif RUU POLRI yang dipandang sebagian pihak memperluas kewenangan Polri tanpa memperkuat mekanisme akuntabilitas. Publik dan CSO meminta peninjauan RUU agar tidak menjadikan Polri “superbody” tanpa pengawasan efektif.
-pshk.or.id, -JDIH Setjen DPR
Contoh: Laporan advokasi mengkritik RUU Polri karena tidak menguatkan proteksi HAM; pesan serupa muncul dari kelompok hukum dan masyarakat sipil. Selain itu temuan Amnesty/Human Rights Watch terkait penanganan demonstrasi memperparah kekhawatiran. -pshk.or.id
Implikasi & rekomendasi: Sebelum mengesahkan RUU, perlu jaminan mekanisme pengawasan eksternal independen (mis. penguatan Komnas HAM, Kompolnas, mekanisme peradilan militer vs sipil), dan audit terhadap taktik penindakan unjuk rasa. -pshk.or.id
7.Evaluasi kinerja TNI dan pengesahan RUU TNI
Evaluasi: RUU TNI yang diusulkan/pembahasan perubahan menciptakan kekhawatiran publik karena prosesnya terasa mendadak dan dinilai melemahkan prinsip sipilitas serta akuntabilitas (potensi membuka ruang dwifungsi/militerisasi jabatan sipil). Kelompok hukum sipil menyoroti pelanggaran prosedural dalam penempatan RUU ke Prolegnas.
-pshk.or.id, -UMS News
Contoh: Lembaga hukum menyatakan revisi melanggar prosedur perencanaan dan berisiko mengubah peran TNI dalam pemerintahan; aksi protes mahasiswa dan akademisi menolak pengesahan tanpa debat publik. -pshk.or.id
Implikasi & rekomendasi: Penguatan akuntabilitas sipil, jaminan pemisahan fungsi TNI-sipil, serta proses legislasi yang terbuka dan partisipatif diperlukan agar perubahan undang-undang tidak mengikis demokrasi.
-pshk.or.id
8. Evaluasi MBG (Makan Bergizi Gratis)
Evaluasi: MBG program makan bergizi gratis (MBG) adalah program sosial prioritas (diluncurkan 2025) untuk menangani stunting dan ketahanan pangan keluarga. Pemerintah mempromosikan program ini; institusi internasional (mis. UNICEF) dan unit pelaksana memantau. Namun ada masalah implementasi: insiden keracunan massal di beberapa dapur MBG, tantangan logistik, dan kekhawatiran kualitas/keamanan pangan menimbulkan kebutuhan evaluasi cepat. Beberapa inisiatif pengawasan publik (MBG Watch) muncul.
-Hypeabis,-ANTARA News,-UNICEF
Contoh: Wakil Presiden meninjau pelaksanaan MBG di sekolah; laporan pengawasan masyarakat mengklaim ribuan kasus keracunan terkait menu MBG di sejumlah wilayah, memicu penutupan sementara beberapa dapur dan evaluasi pemerintah. -Setneg
Implikasi & rekomendasi: MBG memiliki potensi sosial besar tetapi butuh: (1) standar keamanan pangan yang ketat, (2) audit rantai pasok (supplier) dan sertifikasi dapur, (3) transparansi anggaran & laporan distribusi, (4) mekanisme pengaduan cepat bagi sekolah/ortu. -UNICEF
9. Transparansi data publik dan digitalisasi pemerintahan
Evaluasi: Pemerintah mendorong digitalisasi layanan, tetapi kritik muncul soal transparansi data publik (mis. keterbukaan data anggaran, data pelaksanaan program, implementasi perlindungan data pribadi). Laporan organisasi HAM/civic tech menyorot risiko penyalahgunaan data dan kurangnya keterbukaan dalam proses legislasi (mis. RUU yang memengaruhi ruang sipil/digital). -AP News
Contoh: Amnesty dan pengamat menyorot kekhawatiran soal penggunaan spyware, implementasi PP/UU terkait perlindungan data yang belum memadai, dan kurangnya akses publik ke data pelaksanaan program. -AP News
Implikasi & rekomendasi: Perlu percepatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat, open-data untuk anggaran/program (machine-readable), audit keamanan siber, dan kebijakan transparansi yang melibatkan masyarakat sipil. -AP News
10. Janji 19 juta lapangan kerja: retorika tanpa realisasi
Evaluasi: Janji “19 juta lapangan kerja” yang beredar selama kampanye/awal pemerintahan menjadi titik sorotan publik. Analisis cek fakta dan media menunjukkan ada kebingungan/oversimplifikasi pada angka itu (beberapa portal menyatakan hoaks atau pemenggalan konteks: klaim berbeda antara “Rp19 juta upah” vs “19 juta pekerjaan”). Evaluasi independen (think-tank/ekonom) menunjukkan bahwa sampai tahun pemerintahan pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas belum mencapai angka ambisius tersebut; pengangguran tetap menjadi PR besar.
-Tempo.co,-Cek Fakta
Contoh: Tempo (Jan 2024) menuliskan janji terkait 19 juta; cek-fakta media menyatakan narasi itu dipelintir; IDN/INDEF dan media lokal satu tahun kemudian menagih realisasi karena data penyerapan tenaga kerja belum sejalan.
-Tempo.co,-Cek Fakta
Implikasi & rekomendasi: Pemerintah perlu mempublikasikan rencana terukur (roadmap sektor padat karya, target kuartalan, indikator kualitas pekerjaan), memperbaiki link antara investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal (syarat investasi padat karya), dan transparansi data penyerapan pekerjaan. -IDN Times
11. Aktivis yang masih ditahan: demokrasi yang terbelenggu
Evaluasi: Ada dokumentasi kasus aktivis yang masih ditahan/pengadilan atas aksi damai sejak gelombang demonstrasi 2025; organisasi HAM internasional dan nasional menyerukan pembebasan, mendesak investigasi terhadap praktik penahanan sewenang-wenang. Ini memperkuat kesimpulan menyusutnya ruang kebebasan berpendapat.
Amnesty International
Contoh: Amnesty/HRW mendokumentasikan beberapa kasus yang mendapat sorotan internasional, termasuk ancaman hukuman berat terhadap pengunjuk rasa damai.
-Amnesty International
Implikasi & rekomendasi: Langkah remedial meliputi pembebasan tersangka yang menghadapi dakwaan atas tuntutan damai, jaminan proses peradilan yang adil, dan pembatasan penggunaan pasal-pasal pidana untuk membungkam kritik.
-Amnesty International
12. Ketahanan pangan dan energi yang belum stabil
Evaluasi: Di satu sisi, inisiatif seperti MBG dan dorongan bioethanol E10 menunjukkan upaya kebijakan ketahanan pangan/energi. Di sisi lain, realitas: produksi etanol domestik masih belum cukup untuk mandatori E10, dan program pangan (MBG) mengalami masalah operasional menunjukkan ketidaksiapan imple
13. Konflik di Papua
Evaluasi: Konflik bersenjata di Papua tetap menimbulkan korban sipil dan ketegangan; organisasi HAM internasional melaporkan eskalasi pertikaian dan ancaman terhadap warga sipil. Pemerintah melaporkan operasi keamanan; pihak separatis dan pengamat melaporkan klaim tentang korban sipil dan pelanggaran HAM. Situasi tetap rapuh dan memerlukan penyelesaian politik yang inklusif.
-Human Rights,-WatchAP News
Contoh: Laporan Human Rights Watch (Mei 2025) tentang eskalasi; pemberitaan AP/Reuters/Guardian mengenai bentrokan terbaru dan klaim korban sipil.
-Human Rights Watch, -AP News
Implikasi & rekomendasi: Selain operasi keamanan yang proporsional, dibutuhkan langkah dialog politik, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM, dan program pemulihan hak-hak ekonomi/sosial komunitas adat.
Human Rights Watch
Kesimpulan umum (ringkas)
Demokrasi & ruang sipil: Ada penyempitan yang nyata melalui penanganan protes, penahanan aktivis, dan inisiatif legislasi (Polri/TNI) yang mengkhawatirkan akuntabilitas.
-Human Rights Watch
Kebijakan besar (IKN, MBG, E10): Ambisius tetapi seringkali implementasi yang bermasalah keterlambatan, isu keselamatan/lingkungan, keterbatasan kapasitas domestik.
-Financial Times,-Hypeabis
Anggaran & layanan publik: Program efisiensi anggaran berisiko mengorbankan kualitas layanan bila tidak selektif dan tanpa mitigasi. -KOMPASIANA
Sosial-politik & keamanan: TNI/Polri dan konflik Papua membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM; proses legislasi yang terbuka penting untuk menjaga akuntabilitas. -pshk.or.id
Daftar sumber utama
Human Rights Watch – End Crackdown on Protesters, Arbitrary Detention (Sep 2025).
Human Rights Watch
Amnesty International – Urgent actions / activists face charges (Oct 2025).
Amnesty International
Reuters Indonesia considering bioethanol E10 mandate (Oct 2025).
Reuters
Mongabay Agrarian conflicts and land equity (Feb 2025).
Mongabay
Financial Times / The Guardian laporan tentang kemajuan dan masalah IKN. -Financial Times
Situs resmi IKN (ikn.go.id) rencana dan dokumen kebijakan IKN.
PSHK / organisasi hukum & akademik kritik terhadap proses RUU TNI/Polri (2025).
pshk.or.id
Kementerian Keuangan / DJPb catatan/penjelasan kebijakan efisiensi anggaran 2025.
DJPb Kemenkeu
Berita lokal & cek fakta (Tempo, Kompas, IDN Times) mengenai janji pekerjaan 19 juta / klarifikasi hoaks.
Tempo.co
MBG (Makan Bergizi Gratis) laporan pemerintah dan pengawasan publik (Antara, Setneg, UNICEF, MBG-Watch).
ANTARA News, UNICEF