Pada 2 Juli 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta. Aksi dilakukan saat Fadli Zon menyampaikan pernyataan penutup. Koalisi membentangkan spanduk bertuliskan “Tuntaskan Kasus Pelanggaran Berat HAM” dan membawa poster berisi daftar 17 kasus pelanggaran HAM berat serta poster seruan seperti “Lawan Pemutihan Dosa Orde Baru” dan “Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto”.
Aksi ini disertai seruan yang menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM, penghentian penulisan ulang sejarah yang menutupi kejahatan masa lalu, serta penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Koalisi juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 sebagai rumor, karena dianggap mencederai proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.
Koalisi menuntut Fadli Zon untuk menarik ucapannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf kepada para korban dan penyintas, khususnya perempuan korban kekerasan seksual termasuk seluruh perempuan Indonesia yang hari ini membersamai korban. Selain itu, sebagai Ketua Dewan GTK, Fadli Zon diminta tidak menggunakan posisinya untuk merevisi sejarah demi kepentingan politik Orde Baru termasuk memuluskan pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Koalisi juga menegaskan pentingnya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dengan mendesak Jaksa Agung segera membentuk Tim Penyidik ad hoc, sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (3) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, guna menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.