Pekalongan — Ratusan massa aksi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi yang berlangsung di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, tersebut mengangkat tema besar “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga.”
Aksi dimulai dengan longmarch dari titik 0 Kilometer Kajen menuju Alun-Alun Kajen. Massa aksi bergerak dengan membawa berbagai poster tuntutan dan menyuarakan kritik terhadap sejumlah persoalan nasional maupun lokal yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa PC PMII Pekalongan turut ditemui oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir. Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut menjadi ruang dialog antara massa aksi dan pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai tuntutan yang disampaikan.
Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan kader PMII terhadap kondisi rakyat hari ini. Menurutnya, negara tidak boleh abai terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dalam tuntutan isu nasional, PC PMII Pekalongan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan program MBG dan KDMP. PMII meminta program tersebut dihentikan apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ada pembenahan yang serius.
Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan transparansi APBN, penurunan harga BBM, serta penurunan harga bahan pokok kehidupan. Mereka menilai kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat kecil dan tidak semakin membebani masyarakat.
PC PMII Pekalongan juga menyuarakan penghapusan dwifungsi Polri dan TNI, serta meminta evaluasi terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam sektor pendidikan, massa aksi mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbesar alokasi anggaran pendidikan.
Sementara itu, dalam isu lokal, PC PMII Pekalongan menyoroti persoalan sampah, lingkungan, industri, galian C ilegal, jalan rusak, serta transparansi anggaran daerah. Massa aksi menuntut adanya rekonstruksi teknologi pengolahan sampah skala lokal yang menyelesaikan persoalan dari akar.
Mereka juga mendorong penataan industri yang ramah lingkungan, penertiban galian C ilegal, pembenahan infrastruktur publik dan jalan rusak, efisiensi anggaran, serta transparansi berbasis digital. Selain itu, PMII meminta penguatan regulasi hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Pekalongan.
Korlap aksi, Wisnu Akbar Prihatnala, turut mengawal jalannya demonstrasi. Ia memastikan aksi berlangsung sebagai ruang penyampaian aspirasi secara terbuka, tertib, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Usai penyampaian aspirasi, aksi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman. Forum tersebut menjadi ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan kritik secara langsung sekaligus meminta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disuarakan.
PC PMII Pekalongan menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar aksi turun jalan, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta memastikan pemerintah tidak menutup telinga terhadap penderitaan masyarakat.
Menurut sahabat fariz zulhaq selaku kader pmii mengatakan: terkait tenggak waktu tuntutan pmii. "kami menuntut pemerintah memasang tuntutan di pajang di alun alun kajen jangan di copot ketika belum ada implementasi nyata dari pemerintah atau melakukan audiensi diskusi kembali bersama pemerintah."