Kritik terhadap KUHAP sebagai alat perluasan kekuasaan negara dan ancamannya terhadap demokrasi serta perlindungan HAM.

Komando Teritorial (Koter) adalah salah satu bagian integral dari struktur militer Indonesia yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat regional. Tugas Koter mencakup berbagai aktivitas seperti pemberdayaan wilayah, pengawasan, dan pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai argumen yang mendesak untuk pembubaran atau reformasi Koter, terutama dalam konteks modernisasi sistem pertahanan negara.

Ada beberapa alasan yang mendasari pandangan ini:

Efektivitas yang Dipertanyakan

Banyak yang berpendapat bahwa Komando Teritorial tidak lagi relevan dalam menghadapi ancaman-ancaman militer dan non-militer yang lebih kompleks di era globalisasi ini. Struktur yang terbagi menjadi komando-komando teritorial di berbagai daerah dianggap tidak efisien dan lebih banyak menambah lapisan birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan dalam kondisi darurat.

Tantangan Modernisasi Militer

Perkembangan teknologi militer dan bentuk ancaman baru, seperti terorisme, perang siber, dan ancaman dari negara-negara besar, memerlukan strategi dan pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi. Sebagai contoh, dalam menghadapi perang siber, peran Komando Teritorial dirasa tidak cukup efektif, karena Koter tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menangani ancaman-ancaman digital ini.

Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu isu utama yang sering muncul terkait dengan Komando Teritorial adalah potensi penyalahgunaan kewenangan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa beberapa oknum militer di tingkat teritorial terlibat dalam praktek-praktek yang merugikan masyarakat, termasuk pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Isu ini menciptakan persepsi buruk tentang Koter sebagai lembaga yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Pentingnya Pendekatan Baru dalam Pertahanan

Beberapa pihak menyarankan agar sistem pertahanan Indonesia disesuaikan dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kesiapan teknologi tinggi dan kerjasama internasional. Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan sistem pertahanan yang lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih efektif.

Alternatif Pengganti Komando Teritorial

Pembubaran Komando Teritorial tidak berarti menghapuskan sistem pertahanan berbasis kewilayahan. Sebagai alternatif, bisa dikembangkan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis pada teknologi modern. Misalnya, meningkatkan kerjasama antara TNI, Polri, dan lembaga sipil dalam melakukan pengawasan dan pemberdayaan wilayah, serta memperkuat kapasitas pertahanan siber untuk melawan ancaman-ancaman yang lebih canggih.

Selain itu, bisa dibentuk unit-unit militer yang lebih fleksibel dan terlatih dalam menangani berbagai ancaman yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, pembubaran Koter tidak harus menjadi akhir dari peran penting TNI dalam menjaga kedaulatan negara, melainkan sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sumber Referensi:

"Keterbatasan Komando Teritorial dalam Era Globalisasi" (Jurnal Pertahanan, 2020)

"Masa Depan Sistem Pertahanan Indonesia" (Buku oleh Dr. Agus Subroto, 2019)

"Transformasi TNI dan Peran Koter di Era Modern" (Kompas, 2021)

Penutup

Komando Teritorial memiliki sejarah panjang dalam struktur pertahanan Indonesia. Namun, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, sudah saatnya untuk mempertimbangkan pembubaran atau reformasi besar-besaran terhadap Koter guna menciptakan sistem pertahanan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan negara.