9 dosa jokowi diantaranya:
1.Perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat
Ambisi Presiden Joko Widodo terhadap investasi mengakibatkan maraknya perampasan ruang hidup masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan terminologi “eco” atau “green” untuk melancarkan bisnisnya. Kasus IKN misalnya, demi ambisi pemerintah memindahkan ibukota negara, masyarakat adat dipaksa pindah dari wilayahnya. Bukan itu saja, masyarakat adat dihadapkan pada bencana ekologi akibat pembangunan ibukota negara. Penggusuran paksa juga terjadi di Rempang, alih-alih melindungi masyarakat, pemerintah justru berpihak pada pebisnis untuk membangun Rempang Eco City.
2.Kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi
Meski Indonesia merupakan negara demokrasi, nyatanya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha semakin nyata. Ini terlihat dari kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat yang membela haknya. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kerusakan lingkungan di wilayahnya, seperti yang terjadi pada kasus Wadas, Rempang, hingga kriminalisasi terhadap buruh. Pengerahan aparat besar-besaran dengan senjata untuk berhadapan dengan massa aksi juga terjadi. Fenomena No Viral No Justice atau bagaimana aparat negara tidak memproses laporan masyarakat sebelum laporan tersebut viral, misalnya korban kekerasan seksual yang laporannya dibiarkan mangkrak oleh pihak kepolisian, persekusi dan pelanggaran ruang privat terhadap komunitas LGBTIQ.
3.Kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas.
Hukum yang tajam ke bawah di era Jokowi sering terlihat. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat di Papua dan pelanggengan impunitas. Contoh lain yakni peristiwa Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa tidak diselesaikan dengan adil.
4.Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan tindakan perlindungan koruptor
10 tahun kepemimpinan Jokowi, kita bisa melihat bagaimana KPK dilemahkan. Aksi besar-besaran #ReformasiDikorupsi menjadi bukti penggembosan KPK secara besar-besaran. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi yang menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia.
5.Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Program Solusi Palsu untuk Krisis Iklim
Di tengah maraknya bencana krisis iklim yang terus terlihat, pemerintah justru menjerumuskan dan semakin merentankan masyarakat melalui solusi palsu. Eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penghancuran wilayah Indonesia bagian Timur untuk proyek hilirisasi nikel, solusi ketenagalistrikan yang masih menggunakan batubara, hingga penggunaan biomassa yang menebang hutan secara besar-besaran. Kesepakatan kerjasama pendanaan transisi yang didominasi oleh utang seperti JETP pun direncanakan tidak digunakan dengan bijak seperti untuk proyek serta skema solusi palsu yang pada akhirnya hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang terdampak proyek ketenagalistrikan ataupun transisi energi yang tidak mendapatkan informasi komprehensif mengenai skema transisi, ataupun akses partisipasi yang bermakna, serta jaminan akan penegakan hukum serta pemulihan.
6.Sistem Kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja
Keberadaan UU Cipta Kerja mengakibatkan buruh kehilangan banyak haknya. Selain itu sistem upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja dilegalkan dengan dalih untuk memperbanyak investasi. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan keselamatan pekerja. Sebagai contoh kecelakaan kerja yang banyak terjadi di perusahaan hilirisasi nikel. Sistem kerja mitra yang terjadi pada ojek online juga menyengsarakan karena tidak adanya jaminan jam kerja. RUU Pekerja Rumah Tangga yang tidak segera disahkan.
7.Pembajakan Legislasi
Perkawinan pemerintah dan pengusaha dalam rezim Jokowi mengakibatkan pembajakan legislasi. Akibatnya, kekerasan terhadap masyarakat sipil pun meningkat. Keberadaan UU ITE, Omnibus Law, Bank Tanah, Perppu Ormas, UU Minerba, hingga pengesahan RKUHP justru mempersempit demokrasi di Indonesia.
8.Militerisme dan militerisasi
Untuk mengamankan proyek-proyek investasi tersebut, pemerintah menggunakan label Proyek Strategis Nasional, sehingga mereka mengerahkan TNI untuk melindungi proyek para pengusaha.